Beberapa Permasalahan Mengenai Perusahaan Modal Ventura

Pendirian modal ventura

1. kegiatan usaha PMV (vide Pasal 2 PMK 18/2012):          

a. penyertaan saham (equity participation);

b.penyertaan melalui pembelian obligasi konversi (quasi equity participation); dan/atau

c. pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha (profit/revenue sharing).

2. Penyertaan saham dilakukan secara sementara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan setelah itu wajib melakukan divestasi. Kecuali terhadap PMV yang melakukan restrukturisasi karena Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) nya mengalami kesulitas keuangan, kewajiban divestasinya dapat ditunda hingga 5 (lima) tahun. (vide Pasal 6 PMK 18/2012)

3. bisa didirikan dalam bentuk perseroan terbatas atau koperasi (vide Pasal 11 ayat 1 PMK 18/2012)

4. PMV yang berbentuk PT sahamnya dapat dimiliki oleh:

a.  warga negara Indonesia;

b. badan usaha atau lembaga Indonesia;

c. badan usaha atau lembaga asing;

d. Negara Republik Indonesia; dan/atau

e. Pemerintah Daerah.

Perizinan

PMV yang berbentuk badan hukum diharuskan mendapatkan izin dari menteri keuangan (vide Pasal 12 ayat 1 PMK 18/2012), dengan persyaratan (vide Pasal 14 ayat 2 PMK 18/2012):

a. akta pendirian dan/atau perubahan anggaran dasar terakhir yang telah disyahkan dan/atau disetujui instansi yang berwenang.

b. data calon Direksi dan calon Dewan Komisaris

c. data pemegang saham atau anggota

d. struktur organisasi yang memiliki fungsi pengelolaan risiko, fungsi pengelolaan keuangan, fungsi pelayanan dan fungsi pengembangan informasi PPU

e. sistem dan prosedur kerja PMV

f. rencana kerja (business plan) untuk 2 (dua) tahun pertama 

g. fotokopi bukti setoran modal

h. bukti kesiapan operasional 

j. perjanjian usaha patungan antara pihak asing dan pihak Indonesia bagi Perusahaan Patungan

k. Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (P4MN)

Kewajiban

PMV wajib melakukan kegiatan usaha dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak izin usaha ditetapkan dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha kepada menteri c.q. ketua Bapepam-LK u.p. Kepala Biro paling lama 10 (sepuluh) hari sejak dimulainya kegiatan usaha. (vide Pasal 16 PMK 18/2012)

PMV Perusahaan Nasional PT  yang telah mendapat izin usaha sebelum peraturan ini diundangkan wajib memiliki modal disetor paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (vide Pasal 19 ayat 3 huruf a angka 2 PMK 18/2012)

Kepemilikan saham asing dalam PMV paling banyak 85% (vide Pasal 20 PMK 18/2012)

PMV yang membuka kantor cabang wajib melaporkan pembukaan maupun penutupan kantor cabang kepada menteri c.q. ketua Bapepam-LK u.p. Kepala Biro paling lama 10 (sepuluh hari) sejak pembukaan dengan dilampiri rencana kerja PMV yang memuat rencana pembukaan kantor cabang, bukti kepemilikan atau penguasaan gedung kantor, dan sistem dan prosedur kerja, struktur organisasi, dan personalia. (vide Pasal 31 jo. Pasal 32 ayat 1 PMK 18/2012)

Mengenai Direksi dan Komisaris

Persyaratan Direksi dan dewan komisaris (vide Pasal 24 PMK 18/2012) adalah:

a.  tidak tercatat dalam daftar kredit macet di sektor perbankan;

b.  tidak pernah dihukum karena tindak pidana kejahatan;

c. salah satu Direksi harus memiliki pengalaman operasional di bidang PMV atau perbankan atau lembaga keuangan lainnya paling singkat 2 (dua) tahun; dan

d. tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Persyaratan dan kewajiban Direksi dan Dewan Komisaris lainnya:

a. Setiap Direksi dan Dewan Komisaris PMV wajib memenuhi persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan.

b. Pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon Direksi dan/atau Dewan Komisaris PMV dilakukan oleh Ketua Bapepam-LK.

c. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan diatur dengan Peraturan Ketua Bapepam-LK.

(vide Pasal 25 PMK 18/2012)

d. Direksi PMV wajib menetap di Indonesia.

e. PMV wajib memiliki paling sedikit seorang Direksi yang berkewarganegaraan Indonesia.

f. Direksi PMV dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai Direksi pada PMV lain.

g. Direksi PMV dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris pada 4 (empat) atau lebih PMV lain.

h. Dewan Komisaris PMV yang tidak memangku jabatan sebagai Direksi pada PMV lain dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris pada 4 (empat) atau lebih PMV lain.

(vide Pasal 26 PMK 18/2012)